MAKALAH KEADAAN EKONOMI INDONESIA SETELAH MERDEKA HINGGA 1950

MAKALAH

Perkembangan Ekonomi Indonesia

Setelah Merdeka – 1950

Disusun oleh :

§  Almaidah

§  Arini

§  Dewi Maharani

§  Erni

§  Fitriana Sari

§  Linda Kencana

§  Nadila Komariah

§  Shiva Agam

§  Soni Sanjaya

§  Suhaludin

SMA NEGERI 6 KOTA SERANG

TAHUN AJARAN 2015 – 2016

KATA PENGANTAR

            Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan kepada pembaca tentang Ilmu Sejarah terutama tentang Perkembangan Ekonomi Indonesia setelah merdeka - 1950.

            Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

            Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

           

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………….…………………………………………i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………..ii

BAB I PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang………………….……………………………………………….1

2.      Rumusan Masalah……………………...………………………………………..1

3.      Tujuan Penulisan………………………………………………………………...1

4.      Kegunaan dan Manfaat………………………………………………………….1

5.      Metode Penulisan………………………………………………………………..1

BAB II PEMBAHASAN

1.      Keadaan Ekonomi Indonesia Pada Masa Awal kemerdekaan Hingga 1950…...…2

2.      Indonesia Menghadapi Blokade Ekonomi Belanda……………………………....3

3.      Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia…………………………………………………………………….....4

4.      Penyelenggaraan Konferensi Ekonomi Indonesia……………………………..….4

5.      Pembentukan Badan Perancang Ekonomi…………………………………….....5

6.      Perencanaan Plan Kasimo……………………………………………………....5

BAB III PENUTUP

1.      Kesimpulan………………………………………………………………………6

2.      Saran…………………………………………………………………………….6

DAFTAR PUSAKA…………………………………………………………………………….7

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Hal itu semakin parah dengan kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta  Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin memperburuk keadaan. Banyak rapat serta kegiatan penting dilakukan mulai dari penunjukan presiden dan wakilpresiden,  pembentukan partai poitik, pembentukan perdana menteri serta kabinet, bahkan pemindahan ibukota dilakukan pada saat itu.

2.      Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah tentang kondisi dan perkembangan di bidang ekonomi Negara Republik Indonesia di awal kemerdekaan baik itu sampai tahun 1950.

3.      Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi Negara Republik Indonesia pada saat awal kemerdekaan samapai tahun 1950.

4.      Kegunaan dan Manfaat

o   Agar penulis dan pembaca dapat mengetahui perkembangan ekonomi di awal kemerdekaan.

o   Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana strategi Negara Republik Indonesia menghadapi tantangan ekonomi pada saat itu  .

o   Agar dapat mengetahui kemajuan yang dicapai oleh bangsa pada saat awal kemerdekaan.

5.      Metode Penulisan

Untuk mendapatkan materi dan informasi yang di perlukan, penulis mempergunakan teknik study kepustakaan atau study pustaka. Tidak hanya itu, penulis juga mencari bahan dan sumber – sumber dari media massa elektronik yang berjangkau internasional atau internet.

BAB II

PEMBAHASAN

1.         Keadaan Ekonomi Indonesia Pada Masa Awal kemerdekaan (1945) Hingga 1950

Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :

·         Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.

·          Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.

·          Tingalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.

·         Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.

·          Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.

·          Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdeaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut:

      Terjadi Inflasi yang sangat tinggi
Inflasi tersebut dapat terjadi disebabakan karena :

§  Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).

§  Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.

§  Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.
Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

·         Mata uang De Javasche Bank.

·         Mata uang pemerintah Hindia Belanda.

·         Mata uang pendudukan Jepang.

Keadaan tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang NICA di daerah yang diduduki sekutu  Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk pelangaran kesepakatan yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, maka tidak ada mata uang baru.

2.        Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

-            Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

-            Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

-            Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan:

-            Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.

-            Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.

-            Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.

-            Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.

Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah :

-            Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan.

-            Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.

-            Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut :

§  Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India
Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Saat itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari negara lain yang sangat diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum internasional. Adapun keuntungan politis yang diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional.

§  Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri
Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain :
 Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.

Karena blokade Belanda di Jawa§ terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blockade

ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut RI serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di§ Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan. Dibentuk perwakilan kementerian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

3.        Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia

            Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut.

1. Konferensi Ekonomi Februari 1946

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

ü   Masalah produksi dan distribusi makanan
Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapukan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

ü  Masalah sandang
Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementrian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari 1946) untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karesidenan.

ü  Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan
Keputusannya adalah semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran. Sehingga diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu.

Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

2. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Badan ini dibentuk atas usul dari menteri kemakmuran A K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Rencana Pembangunan 10 tahun tersebut adalah sebagai berikut :

      Semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara, yang baru terlaksana tahun 1957.

      Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi

      Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI.

3. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah :

§         Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA

§         Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul
§         Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi

pangan.

§         Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit

§         Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam

jangka waktu 10-15 tahun.

BAB III

PENUTUP

1.      Kesimpulan

Indonesia memperoleh kemerdekaan dalam waktu yang lama. Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menandakan berdirinya sebuah bangsa baru yang tentunya pada saat itu masih harus mendapat pengakuan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa yang merdeka benar – benar sah.

Seiring perjalanannya pemerintahan awal tersebut yang ingin mendapat pengakuan tersebut, gejolak – gejolak yang terjadi seperti gejolak ekonomi terjadi, namun dengan berbagai usaha bersama walaupun dalam internalnya saja terjadi perpecahan, berbagai gejolak tersebut dapat diatasi.

Hal seperti itulah yang patut di contoh bangs Indonesia masa sekarang dalam membangun bangsa ini, walaupun banyak permasalahan, banyak tekanan dari berbagai aspek dan pihak, tetapi para pemimpin bangsa terdahulu mampu mengatasi dan memperjuangkan kedaulatan dan keseimbangan NKRI. Maka dari itukita sebagai agen penerus dan pembangun bangsa wajib meneruskan serta memperbaharui apa yang telah pemimpin – pemimpin kita lakukan guna mengharumkan nama Indonesia, membangun bangsa agar Indonesia berkembang dan menjadi negara maju, demi satu nama untuk INDONESIA.

2.      Saran

Disarankan kepada kita semua agar perlu pentingnya mempelajari tentang sejarah mengenai kondisi ekonomi di Indonesia sejak merdeka hingga 1950,  karena dari itu semua maka sekarang Indonesia bisa berkembang dalam hal ekonomi dan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

http://astykiss.blogspot.com

http://suciairka.blogspot.com

http://vivahistoria121.blogspot.com

buku sejarah penerbit Bumi Aksara 2013

Semoga Bermanfaat..